GemilangNews,MAGELANG – Bimbingan Masyarakat Buddha Kementrian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akselerasi Pemasangan Chattra Stupa Induk Candi Borobudur di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, Jumat (9/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut Anton Wibisono Pamong Budaya Ahli Muda Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia menyampaikan bahwa perlu adanya dorongan kebijakan politis dari pemimpin di Indonesia yang dapat diterima oleh semua pihak.
Polemik pemasangan muncul karena para Arkeolog berusaha menjaga keaslian Candi Borobudur, namun juga mendengarkan aspirasi dari Umat Buddha.
“Ada perbedaan-perbedaan yang muncul dalam rencana pemasangan Chattra dibutuhkan suatu keputusan politis sehingga nantinya dapat diterima oleh semua pihak dan tidak akan ada salah satu pihak yang disalahkan oleh masyarakat,” terangnya.
Anton juga mengungkapkan bahwa Kemendikbud Ristek RI membutuhkan hitam di atas putih terkait perintah untuk mendampingi pemasangan Chattra. Apabila akan dipasang Chattra, pemasangan tersebut harus bersifat reversible dalam arti dapat dikembalikan ke kondisi semula dan tidak merusak struktur stupa induk yang ada saat ini. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perkembangan ilmu pengetahuan baru terkait dengan Chattra atau kebijakan baru.
Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Anugerah Widiyanto mengatakan, tim khusus yang dibentuk untuk mengkaji pemasangan Chattra memutuskan tidak menggunakan Chattra hasil rekonstruksi insyinur Belanda, Theodoor van Erp pada 1907-1911.
“Mereka akan menawarkan beberapa model sesuai dengan kebutuhan umat Buddha sehingga kita tidak akan memasang semua batu yang telah disusun oleh van Erp, hanya batu-batu yang asli saja yang nantinya akan kita pasang,” jelas Anugerah.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kemenko Polhukam, Dirjen Binmas Buddha, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan (BRIN), Perwakilan Dirjen Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan X, Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur, serta perwakilan Umat Buddha.(Giandika)
