GemilangNews,MAGELANG – Puluhan buruh senggrong atau penambang manual Merapi Magelang berkumpul di Randu Ijo Jurang Ijo Srumbung (17/1/2024). Mereka menghadiri undangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang.
Sebanyak 60 peserta hadir dalam kegiatan yang digelar di tengah hutan pinus tersebut. Acara tersebut sosialisasi dan pemetaan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh mengatakan kegiatan ini dibuat seperti forum rembug warga.
“Kita kumpulkan mereka untuk sosialisasi kepemiluan. Kapan itu pemilunya, berapa surat suaranya, kemudian nanti mereka mendapatkan surat suaranya ketiga pindah memilih. Misal antar Kecamatan atau mengunakan A5,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti 60 warga buruh slenggrong. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok atau panel diskusi yang didampingi jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang.
“Dalam panel atau kelompok tersebut kita minta mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah di TPS saat pemungutan suara. Kita bagi 6 kelompok kemudian tiap kelompok satu orang staff kami yang membantu mereka memetakan kerawan di TPS,” paparnya.
Setelah melakukan pemetaan potensi kerawanan tersebut, lanjutnya nanti akan dicarikan solusi. “Nah kemudian nanti akan carikan solusi masalah ini apa. Dan akan memberikan pemahaman kepada mereka. Dan ini bukan pemahaman satu arah tetapi diskusi atau rembug warga,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, kata Habib pihaknya juga sosialisasi terkait ancaman erupsi gunung merapi. “Saat ini tahap atau status merapi siaga, yang mungkin bisa jadi meningkat. Maka kami sosialisasikan kepada warga lereng gunung merapi seandainya nanti erupsi warga harus pindah memilih. Dan saat ini Bawaslu Kabupaten Magelang masih proses pendataan berapa jumlah pemilih di wilayah KRB 3 Merapi. Tujuannya untuk memetakan kerawanan, sehingga apabila terjadi erupsi harus bagaimana dan sebagainya,” paparnya.
Habib juga menyampaikan, bilamana erupsi terjadi dan harus mengungsi maka warga diharapkan mengikuti arahan pemerintah. “Arahan melalui Kades seperti harus kemana mengungsi sesuai program desa bersaudara. Hal ini tentunya memudahkan penyelenggara pemilu melaksanakan prosesnya bilamana hal itu terjadi,” pungkasnya.(Dharma)